KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERHADAP BISNIS INDONESIA

     PENGARUH STRUKTUR GAJI DALAM DUNIA USAHA

          Banyak hal yang masih menjadi tanda tanya dan keraguan bagi para pemilik

modal atau investor untuk membuka bisnis di Indonesia. Seperti rumitnya perizinan

usaha, kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap dunia bisnis, serta

ketidakstabilan politik di dalam negeri. Suasana atau iklim investasi di Indonesia dinilai

tidak kondusif oleh para investor khususnya mengenai struktur gaji para karyawannya.

Setiap tahun pasti terjadi perdebatan antara pemerintah, pengusaha dan para buruh

mengenai besarnya gaji. Dari kacamata Pengusaha, Upah buruh yang tinggi akan sangat

berpengaruh terhadap perusahaan karena akan menambah beban operasional sehingga

bisa mengurangi laba. Akan tetapi apabila dilihat dari sisi karyawan gaji harus sesuai

dengan biaya hidup layak. Jadi peran pemerintah sangat diharapkan untuk

menyelesaikan masalah gaji tersebut. Misalnya memberi insentif kepada perusahaan

untuk mengurangi beban operasional perusahaan, mengeluarkan kebijakan yang

menguntungkan pengusaha dan buruhnya.

            Memberikan upah kepada karyawan atas pekerjaannya merupakan kewajiban

perusahaan. Upah yg diberikan untuk suatu jabatan idealnya tidak terlalu berbeda jauh untuk menghindari ketidakadilan antara karyawan pada jabatan yang sama. Karyawan

membandingkan kualifikasi dirinya seperti pendidikan dan pengalaman, dengan upah terbaik yang bisa diperolehnya. Untuk melindungi pekerja/buruh, pemerintah menetapkan upah minimum yang sering disebut Upah Minimum Regional (UMR). Penetapan upahminimumberdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Nilai KHL diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Serikat Pekerja, dan APINDO(Asosiasi Pengusaha Indonesia). Perhitungan KHL selalu menimbulkan ketidakpuasan antara pihak pengusahadengan buruh. Semua memiliki pandangan masing-masing.

            Pekerja menginginkan upah yg tinggi karena biaya hidup perbulannya sering berubah dikarenakan adanya kebijakan baru dari pemerintah. Misalnya Pemerintah menaikkan harga BBM sehingga menyebabkan harga semua barang naik akibatnya biaya hidup bertambah tetapi gaji yang diperoleh tetap. Untuk itu para buruh menginginkan gaji yg lebih tinggi sehingga bisa menutupi kekurangan dari biaya hidup tersebut. Hal ini dikarenakan UMR berlaku selama 1 tahun. Keinginan buruh selalu bertolak belakang dengan keinginan para pengusaha karena para pengusaha

menginginkan gaji yang rendah agar beban operasionalnya rendah.Perusahaan sering menuntut kenaikan upah seiring dengan peningkatan produktivitasnya.

            Namun, pekerja yang merasa memiliki posisi tawar yang lebih lemah cenderung lebih suka memberikan tekanan kepada pemerintah agar menekan pengusaha ketimbang

berunding langsung dengan pengusaha. Akibatnya pengusaha menjadi pasif hanya menunggu keputusan kenaikan nilai UMR daripada melakukan negosiasi gaji dengan wakil pekerja. Banyaknya tuntutan kepada pengusaha melalui peraturan pemerintah seperti UMR dan program bina lingkungan menimbulkan celetukan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh pengusaha. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah yang netral tanpa merugikan pihak manapun. Untukkesejahteraan masayarakat yang dimana mempunyai gaji upah minimum.

            Pemerintah harus bisa melindungi Perusahaan-perusahaan kecil yg merasa terbebani dalam masalah gaji tersebut. Pemerintah harus bisa mengambil kebijakan yang baik untuk kelangsungan perusahaan kecil misalnya memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah sebagai modal, membangun infrastruktur yang baik sehingga mengurangi biaya transportasi perusahaan. Selain peran pemerintah, hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja juga sangat penting. Harmoni yang dibangun dengan saling menghargai merupakan dasar hubungan yang harmonis. Namun demikian ternyata iklim hubungan industrial di Indonesiamasih dibayangi oleh konfrontasi antara pengusaha dan pekerja.

            Peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal dalam negeri serta penimgkatan volume perdagangan luar negeri melalui ekspor guna menambah cadangan devisa. pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pada harga umum atau menyebabkan terjadinya inflasi.Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Apabila pemerintah memandang bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak seperti yang diharapkan, misal adanya pengangguran yang cukup tinggi, inflasi atau defisit dalam neraca pembayaran, maka perlu adanya tindakan stabilisasi untuk menghilangkan dan mengurangi pengangguran, menekan inflasi dan defisit neraca pembayaran.

            Sektor pemerintah selama ini masih dianggap sebagai leading sektor yang mampu memberi dorongan kuat terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Peranan pemerintah dalam perekonomian tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Selain sektor riil yang telah disebutkan diatas, masih ada sektor lain yang juga ikut berperan dalam perekonomian, yaitu sektor moneter. Sektor moneter ini menyangkut perilaku pasar uang yang akan berkaitan dengan sumber dana yang dibutuhkan secara riil. Sektor moneter ini menyangkut perilaku masyarakat dalam menawarkan uang. Perilaku masyarakat dalam meminta uang tergantung pada motif orang yang memegang uang. Sedang perilaku pemerintah dalam menawarkan uang tergantung pada kondisi perekonomian secara umum dan sesuai dengan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

pasar 10 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002, tentang Perpasaran Swasta. Di dalam undang-undang daerah tersebut, ditentukan mengenai jarak sarana atau tempat usaha seperti berikut ini :

1.    Usaha perpasaran swasta yang memiliki luas lantai 100 m² s.d. 200 m² harus berjarak radius 0,5 km dari pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan lingkungan /kolektor /arteri.

2.    Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya antara 200 m² s.d. 1.000 m² harus berada di jarak radius 1 km dari pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan kolektor /arteri.

3.    Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya diantara 1.000 m² s.d 2.000 m² harus berjarak radius 1,5 km dari pasar lingkungann dan terletak di sisi jalan kolektor /arteri.

4.     Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya diantara 2.000 m² s.d 4.000 m² harus berjarak radius 2 km dari pasar lingkungann dan terletak di sisi jalan kolektor /arteri.

5.    Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 4.000 m² harus berjarak radius 2,5 km dari pasar lingkungann dan terletak di sisi jalan kolektor /arteri.

Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap factor-faktor bisnis

1)   Pengaruh factor politik terhadap dunia bisnis

Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut.
Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional.

Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintahan yang bersih. Ada pula politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat/ ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis. Indonesia lebih mengacu pada pola terakhir, yakni pemerintah terlibat atau turut campur tangan dalam bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang perekonomian dan bisnis.  

2)   Peluang mengatasai dampak negatif pengaruh politik terhadap bisnis Dalam suasana sekarang yang penuh ketidakpastian politik dan ekonomi, ada semacam peluang untuk mengatasi hubungan antara pemerintah dan bisnis melalui pembagian kekuasaan, strategi pembangunan menurut sektor-sektor yang sebaiknya diurus para pengusaha swasta atau negara, dan seterusnya. Selain itu, diperlukan juga semacam ideologi dan program tentang peranan bisnis, harapannya, dan tanggung jawabnya pada masyarakat, tentang hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan penegakkan etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan dan sejenisnya. Hal ini tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Berbagai masalah yang sedang melilit negeri ini seperti stabilitas politik, kesulitan ekonomi, peninggalan masa lalu terhadap buruknya praktik bisnis, serta ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan swasta sangat mempengaruhi proses tersebut. Memperbaiki pandangan umum terhadap dunia usaha sangat penting sekaligus sangat sukar, dan menghilangkan kecurigaan rakyat terhadap kalangan bisnis membutuhkan waktu. Tetapi semua harus dilakukan secara terencana dan terorganisir. Sebuah harapan terwujudnya trias etika: etika pemerintahan, etika profesi, dan etika bisnis. ICW mengambil posisi untuk bersama-sama rakyat membangun gerakan sosial memberantas korupsi dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah dan bisnis

Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi  ada 2 bagian yaitu,1,Kebijakan fiscal yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran Negara  dengan tujuan untuk mempertahankan kestabilan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.Kebijakan fiscal menyangkut 2 aspek yaitu,aspek kuantitatif (pajak,pembayaran,subsidi)dan  kualitatif(dana yang harus dikumpulkan atau ditarik dana yang harus dibelanjakan).2,Kebijakan moneter yang merupakan segala kebijakan pemerintaha dibidang keuangan  yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang.hal ini bertujuan untuk menjaga kesajahteraan masyarakat.

1.      Hubungan bisnis dan  Pemerintah

Bagaimana hubungan bisnis dan pemerintah?mengerti otoritas pemerintah dan hubungannya dengan perusahaan merupakan hal yang esensial bagi para manajer dalam mengembangkan strategi serta dalam mencapai tujuan organisasi.Hubungan antara bisnis dan pemerintah bersifat dinamis dan komplek.Pemerintah Bekerjasama dengan Bisnis biasanya Pemerintah menjaring bekerja sama dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan. Dasar dari kerjasama ini  terletak pada inti nilai-nilai sosial bangsa dan adat istiadat. bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga mengarahkan dua kekuatan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan.Di Eropa, hubungan antara pemerintah dan perusahaan sering kali menjadi hubungan yang kooperatif. Budaya orang eropa meliputi semangat kerja sama dan saling membantu. Serikat kerja, sebagai contoh,  sering dilibatkan pada dewan administarsi bersama dengan para manager untuk mengarahkan organisasi  menghasilkan tujuan bersama melalui strategi yang interaktif.Dalam  dihadapkan dengan migrasi industri farmasi eropa ke Amerika,  komisi eropa (EC), sebuah badan dari serikat eropa, menyetujui usulan harga yang lebih fleksibel. Banyak negara eropa yang sebelumnya melarang penjualan obat-obatan sampai dengan pemerintah menetapkan harga, seringkali harganya lebih rendah daripada harga yang terdapat di Amerika.

 Usulan EC membolehkan perusahaan untuk memasarkan produk mereka (obat-obatan) pada harga yang mereka tetapkan.

2.    Pemerintah dengan Bisnis

Dalam kondisi tujuan pemerintah dan tujuan bisnis yang tidak lagi sejalan, akan mengakibatkan pertentangan. Setelah terjadi skandal Enron, sebagai salah satu bentuk kegagalan dari industry pengauditan, badan pengawas pasar modal dan sekuritas Amerika (SEC) menerbitkan Sarbanes-Oxley Act  pada tahun 2003. Aturan ini membatasi kemampuan kantor akuntan publik untuk menawarkan jasa konsultasi dan pengauditan kepada kliennya.Pemerintah mungkin bertentangan terhadap bisnis dalam eksternalitas negatif muncul. Eksternalitas negatif, atau efek berlebih, disebabkan dalam manufaktur atau pendistribusian produk meningkatkan biaya-biaya tidak terencana atau tidak diinginkan (ekonomis, fisik atau psikologi) yang ditanggung oleh konsumen, pesaing, komunitas dekat, atau satakeholder bisnis lainnya. Untuk mengendalikan biaya-biaya tersebut, pemerintah bertindak mengatur tindakan bisnis.Hubungan pemerintah dan bisnis dapat mencangkup dari salah satu kerja sama sampai dengan salah satu konflik, dengan berbagai tahap diantaranya. Akan tetapi, hubungan ini dapat berubah secara drastis.

 Hubungan kooperatif pada satu isu tidak menjamin adanya kerjasama pada isu lainnya. Hubungan pemerintah-bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan secara hati-hati oleh para manajer untuk diarahkan menjadi kekuatan yang dapat mendorong hubungan positif bisnis dan pemerintah.Isu-Isu Legitimasi Dalam berhubungan dengan ekonomi global, bisnis dapat menghadapi pemerintah yang mempunyai kekuasaan atau hak berkuasa. Para pemimpin politik dapat secara ilegal membuat undang-undang atau kekuatan legislatif, yang dapat menjadi kekuatan ekonomi atas bisnis. Pemilihan dapat dilakukan dengan curang, atau kekuatan militer yang digunakan sebagai alat kendali pemerintahan.Para manajer bisnis mungkin dihadapkan dalam kondisi untuk melakukan bisnis di suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan yang tidak sah. Kadangkala, mereka  memilih untuk menjadi aktif secara politik, atau menolak untuk melakukan bisnis di negara tersebut sampai dengan pemerintahan yang sah dibentuk.Kemampuan pemimpin pemerintahan dapat dipengaruhi oleh tindakan bisnis. Bisnis dapat melakukan pemboikotan hubungan ekonomi dengan sebuah negara atau memutuskan untuk menarik operasinya dari negara itu, sebagimana banyak dilakukan perusahaan Amerika  di Afrika Selatan untuk memprotes apertheid tahun 1970. Beberapa bisnis diperintahkan oleh negara mereka untuk tidak melakukan bisnis dengan negara lain karena perang atau dalam protes karena pemerintahan yang tidak sah.

3.      Peran kebijakan public Pemerintah

Pemerintah melaksanakan peran vital dan penting dalam masyarakat modern. Masyarakat tidak dapat berfungsi secara baik tanpa aktivitas pemerintah. Masyarakat melihat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang penting. Hal-hal yang penting diantaranya mengenai keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh keamanan dalam negeri, polisi, dan departemen kebakaran. Pemerintah juga diharapkan memberikan keamanan ekonomi, layanan sosial, dan hal-hal yag berkaitan dengan masalah sosial yang membutuhkan tindakan kolektif, atau kebijakan publik.Kebijakan publik merupakan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan umum yang mempengaruhi segmen substansial warga negara. Senator Amerika Patrick Moynihan berkata, “kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan” secara umum ide ini masih konsisten. Kebijakan publik, adalah ketetapan dasar tujuan, rencana, dan tindakan yang diikuti oleh pemerintahan negara dalam mencapai tujuannya.

 Pemerintah biasanya tidak memilih melakukan tindakan kecuali segmen substansial publik terpengaruh dan beberapa tujuan publik akan tercapai. Ini adalah esensi konsep pemerintahan yang bertindak atas kepentingan publik.Kekuatan dasar untuk membuat kebijakan publik berasal dari sistem politik negara.Dalam masyarakat demokratis, warga negara memilih para pimpinan politik yang dapat menunjuk pihak lain untuk mengisi fungsi-fungsi publik (seperti pasokan air, perlindungan kebakaran) dan layanan nasional seperti pendidikan masyarakat atau keamanan nasional. Negara demokrasi khususnya menguraikan kekuasaan pemerintahan dalam konstitusi negara.Sumber lain kekuasaan adalah hukum adat, atau keputusan pengadilan masa lalu. Dalam masyarkat tidak demokratis, kekuasaan pemerintahan dapat berasal dari sitem kerajaan (seperti Arab Saudi), kediktatoran militer (seperti Irak sebelum jatuhnya Saddam Husein), atau kekuasaan agama ( seperti Mullah di Iran). Sumber-sumber kekuasaan ini dapat berinteraksi, menciptakan kekuasaan campuran antara warga sipil dan militer. Negara-negara demokrasi juga menghadapi tekanan dari wilayah yang ingin menjadi negara merdeka melaksanakan kekuasaan negara berdaulat, seperti yang terjadi dengan Kanada dan Quebec.

a)      Elemen Kebijakan Publik

Tindakan pemerintah di negara manapun dapat dipahami dalam beberapa dasar kebijakan publik. Hal ini meliputi input, tujuan, alat, dan pengaruh.Input kebijakan publik adalah tekanan eksternal yang membentuk keputusan kebijakan pemerintah dan strategi untuk menghadapi masalah yang ada. Perhatian ekonomi dan politik luar negeri, tekanan politik dalam negeri, teknis informasi, dan perhatian media semua memainkan peran dalam pembentukan keputusan politik nasional. Sebagai contoh, banyak negara dan pemerintah daerah diminta untuk melarang atau mengatur penggunaan cell phone  oleh pengemudi. Badan pemerintah–pembuat undang-undang, dewan kota, agen pemerintahan- perlu untuk mempertimbangkan semua input yang relevan di dalam memutuskan apakah mengambil atau tidak mengambil sebuah tindakan dan jika mengambil, jenis tindakan apa yang akan diambil.Tujuan kebijakan publik dapat di perluas (misalnya full employment) dan high-minded (kesempatan yang sama untuk semua). Nilai-nilai bangsa seperti kebebasan, demokrasi, dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara untuk berbagi dalam kemakmuran ekonomi, telah mengantarkan kepada pengambilan hukum hak asasi warga sipil, dan progam pendukung ekonomi untuk warga sipil yang dalam kesusahan. Tujuan sempit yang melayani kepentingan tertentu akan terlihat jelas dalam negara memutuskan bagaimana aturan perpajakan akan mangalokasikan beban pajak diantara berbagai kepentingan dan kelompok penghasilan, atau dalam sumber daya publik seperti hak eksplorasi minyak atau hak penebangan kayu, diberikan kepada satu kelompok atau kelompok lain. Apakah tujuan tersebut luas atau sempit, untuk keuntungan beberapa orang atau semua orang, pemerintah akan bertanya “apakah tujuan publik yang terlayani karena tindakan ini?” Keputusan kebijakan akan bergantung, sebagian, pada apakah keuntungan aturan lebih besar atau lebih kecil dari pengorbananya.

Pemerintah menggunakan alat kebijakan publik yang bebeda untuk mencapai tujuan kebijakan. Alat dari kebijakan publik meliputi kombinasi insentif dan hukuman yang digunakan oleh pihak pemerintah untuk mendorong masyarakat, bisnis, untuk bertindak dalam mencapai tujuan kebijakan. Kekuatan peraturan pemerintah dimaksudkan untuk mencapai tujuan publik.Pengaruh kebijakan publik merupakan outcome yang muncul dari peraturan pemerintah. Karena kebijakan publik mempengaruhi banyak orang, organisasi, dan pihak lain yang berkepentingan, kebijakan publik tersebut akan menyenangkan sebagian orang dan tidak menyenangkan sebagian yang lain. Peraturan dapat menyebabkan bisnis untuk memperbaiki cara pengolahan benda beracun, sehingga mengurangi resiko berbahaya bagi karyawan. Meskipun tujuan lain mungkin dimaksudkan sebagai pengaruh yang tidak diharapkan dalam kesesuaian peraturan tersebut. Sebagai contoh, dalam resiko kesehatan terhadap wanita hamil dikaitkan dengan pengungkapan yang mengarah di tempat kerja, beberapa perusahaan menghilangkan wanita tersebut dari pekerjaan.

b)      Jenis  Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yaiti kebijakan Ekonomi.
Kebijakan ekonomi Satu hal yang penting dari kebijakan publik berkaitan langsung dengan ekonomi. Kebijakan fiskal mengacu pada pola perpajakan dan pengeluaran yang dimaksudkan untuk menstimulasi atau mendukung ekonomi. Pemerintah mengeluarkan uang pada banyak aktifitas yang berbeda. Pemerintah daerah mempekerjakan guru, pengumpul sampah, polisi, dan pemadam kebakaran. Pemerintah provinsi mengeluarkan banyak uang untuk jalan, layanan sosial, dan lahan parkir. Pemerintah pusat mengeluarkan uang untuk pertahanan militer, hubungan internasional, dan ratusan proyek pekerjaan publik.Sebaliknya, istilah kebijakan moneter mengacu pada kebijakan yang berpengaruh terhadap penawaran, permintaan, dan nilai mata uang suatu negara yang berpengaruh terhadap bisnis dan masyarakat.Hal tersebut berdampak pada daya beli uang, stabilitas dan nilai tabungan, kepercayaan masyarakat serta investor mengenai masa depan suatu bangsa.

c)      Relugasi Pemerintah terhadap Bisnis

Regulasi adalah cara utama mendapatkan kebijakan publik. Karena pemerintah beroperasi pada banyak tingkatan (pusat, povinsi, kabupaten), bisnis modern menghadapi sejumlah regulasi yang komplek. Masyarakat mengandalkan pemerintah untuk menetapkan aturan tingkah laku atau regulasi untuk masyarakat dan organisasi.

 

   Regulasi Ekonomi

Regulasi ekonomi bertujuan untuk  memodifikasi operasi normal pasar bebas dan kekuatan penawaran dan permintaan. Regulasi ekonomi meliputi regulasi yang mengendalikan harga atau gaji, alokasi sumber daya publik, penetapan area layanan, penetapan banyaknya peserta, dan penjatahan sumber daya. Keputusan komisi komunikasi pemerintahan (FCC) berkenaan dengan bagaimana untuk mengalokasikan porsi spektrum elektromagnetik. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:Perusahaan telepon lokal diperbolehkan menawarkan layanan jarak jauh, tetapi hanya jika mereka membuka jaringannya kepada penyedia layanan lainnya. Tujuan dari regulasi FCC ini adalah untuk mendorong adanya kompetisi terbuka untuk layanan jarak jauh, memberikan konsumen lebih banyak pilihan dan harga yang lebih rendah.  Komisi Regulasi Energi Pemrintah, di beberapa situasi,Ø mengendalikan harga listrik. Sebagai contoh, badan ini menutup (menetapkan batas atas) harga jual keseluruhan di California, setelah harga membumbung tinggi dan pengelapan terjadi.

Regulator baik di tingkat povinsi maupun pusat menetapkan aturanØ yang ketat mengenai kapan dan dimana kapal-kapal perikanan komersial dapat beroperasi, dan juga aturan mengenai jenis ikan apa yang dapat ditangkap. Satu alasan untuk aturan tersebut adalah untuk membagi sumber daya umum (ikan liar) diantara bisnis dengan cara yang adil.Operasi tertentu atau fungsi bisnis telah dipilih untuk diperhatikan secara khusus oleh regulator pemerintah. Badan pemerintahan menetapkan gaji minimum, mengatur gaji lembur, menetapkan aturan bagi kampanye serikat kerja, dan menengahi perselisihan pekerja dengan manajemen, termasuk, baru-baru ini, pemogokan yang dilakukan oleh pilot dari perusahaan penerbangan, pegawai penerbangan, guru sekolah, dan bahkan pemain baseball profesional.Kompetisi adalah fungsi bisnis yang lain yang sangat dipengaruhi oleh regulasi. Hukum antitrust  berusaha untuk mencegah monopoli, mempertahankan harga yang kompetitif, dan melindungi konsumen terhadap praktek-praktek yang tidak jujur.

Contoh pengaruh kebijakan ekonomi di dunia bisnis

Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jokowi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui enam poin paket kebijakan ekonomi yang diajukan oleh beberapa menteri dalam Kabinet Kerjanya.Jumlah tersebut bertambah setelah terahir pemerintah telah memangkas paket kebijakannya menjadi empat poin saja.Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Sofyan Djalil mengungkapkan, enam paket kebijakan tersebut setelah disetujui oleh Jokowi. Paket kebijakan ekonomi itu akan diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah untuk selanjutnya langsung ditandatangani oleh Presiden."Jadi setelah ini seminggu ke depan akan diproses PP nya. Untuk kemudian akan berlaku setelah satu bulan ditandatangani.6 kebijakan tersebut adalah:

1. Tax allowance, untuk perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil dividen. Perusahaan yang mampu ciptakan lapangan kerja dan perusahaan yang berorientasi  dan perusahaan yang investasi di research and development. Kemudian setelah itu juga pemerintah berlakukan insentif PPn untuk industri galangan kapal.

2. Kebijakan tentang Bea masuk anti dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara thd produk impor yang unfair trade. Poin ini dalam rangka melindungi industri dalam negeri.

3. Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintah putuskan bebas visa kepada 30 negara baru. Setelah Perpres jalan yang diperkirakan bulan depan, akan menjadi 45 negara ke RI untuk turis tanpa visa.

4. Kewajiban penggunaan biofuel sampai 15 % dengan tujuan mengurangi impor solar cukubesar.

5. Penerapan LC (Letter of Credit) untuk produk SDA, seperti produk tambang, batubara, migas dan cpo. Intinya dengan ini pemerintah ingin tidak ada distorsi.

Jadi jangan khawatir kontrak long term, karena LC terus diputus kontraknya dan harga turun, itu tidak akan terjadi, kalau bisa dibuktikan sebagai kontrak longterm maka akan diberikan pengecualian," papar Sofyan.

6.    Restrukturisasi perusahaan reasuransi domestik. Pemerintah sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN. Jadi dari 2 perusahaan, menjadi 1 perusahaan nasional.

REFERENSI : 

http://mariaflorenca.blogspot.co.id/2015/10/pengaruh-kebijakan-pemerintah-terhadap.html

http://rianacariella.blogspot.co.id/2015/10/pengaruh-kebijakan-pemerintah-terhadap.html