PENGARUH STRUKTUR
GAJI DALAM DUNIA USAHA
Banyak hal yang masih menjadi tanda
tanya dan keraguan bagi para pemilik
modal atau investor
untuk membuka bisnis di Indonesia. Seperti rumitnya perizinan
usaha, kebijakan
pemerintah yang berpengaruh terhadap dunia bisnis, serta
ketidakstabilan
politik di dalam negeri. Suasana atau iklim investasi di Indonesia dinilai
tidak kondusif oleh
para investor khususnya mengenai struktur gaji para karyawannya.
Setiap tahun pasti
terjadi perdebatan antara pemerintah, pengusaha dan para buruh
mengenai besarnya
gaji. Dari kacamata Pengusaha, Upah buruh yang tinggi akan sangat
berpengaruh terhadap
perusahaan karena akan menambah beban operasional sehingga
bisa mengurangi laba.
Akan tetapi apabila dilihat dari sisi karyawan gaji harus sesuai
dengan biaya hidup
layak. Jadi peran pemerintah sangat diharapkan untuk
menyelesaikan masalah
gaji tersebut. Misalnya memberi insentif kepada perusahaan
untuk mengurangi
beban operasional perusahaan, mengeluarkan kebijakan yang
menguntungkan
pengusaha dan buruhnya.
Memberikan upah kepada karyawan atas pekerjaannya merupakan kewajiban
perusahaan. Upah yg
diberikan untuk suatu jabatan idealnya tidak terlalu berbeda jauh untuk
menghindari ketidakadilan antara karyawan pada jabatan yang sama. Karyawan
membandingkan
kualifikasi dirinya seperti pendidikan dan pengalaman, dengan upah terbaik yang
bisa diperolehnya. Untuk melindungi pekerja/buruh, pemerintah menetapkan upah
minimum yang sering disebut Upah Minimum Regional (UMR). Penetapan
upahminimumberdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Nilai KHL diperoleh melalui
survei yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Serikat
Pekerja, dan APINDO(Asosiasi Pengusaha Indonesia). Perhitungan KHL selalu
menimbulkan ketidakpuasan antara pihak pengusahadengan buruh. Semua memiliki
pandangan masing-masing.
Pekerja menginginkan upah yg tinggi karena biaya hidup perbulannya sering
berubah dikarenakan adanya kebijakan baru dari pemerintah. Misalnya Pemerintah
menaikkan harga BBM sehingga menyebabkan harga semua barang naik akibatnya
biaya hidup bertambah tetapi gaji yang diperoleh tetap. Untuk itu para buruh
menginginkan gaji yg lebih tinggi sehingga bisa menutupi kekurangan dari biaya
hidup tersebut. Hal ini dikarenakan UMR berlaku selama 1 tahun. Keinginan buruh
selalu bertolak belakang dengan keinginan para pengusaha karena para pengusaha
menginginkan gaji
yang rendah agar beban operasionalnya rendah.Perusahaan sering menuntut
kenaikan upah seiring dengan peningkatan produktivitasnya.
Namun, pekerja yang merasa memiliki posisi tawar yang lebih lemah cenderung
lebih suka memberikan tekanan kepada pemerintah agar menekan pengusaha
ketimbang
berunding langsung
dengan pengusaha. Akibatnya pengusaha menjadi pasif hanya menunggu keputusan
kenaikan nilai UMR daripada melakukan negosiasi gaji dengan wakil pekerja.
Banyaknya tuntutan kepada pengusaha melalui peraturan pemerintah seperti UMR
dan program bina lingkungan menimbulkan celetukan fakir miskin dan anak
terlantar dipelihara oleh pengusaha. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah yang
netral tanpa merugikan pihak manapun. Untukkesejahteraan masayarakat yang dimana
mempunyai gaji upah minimum.
Pemerintah harus bisa melindungi Perusahaan-perusahaan kecil yg merasa
terbebani dalam masalah gaji tersebut. Pemerintah harus bisa mengambil
kebijakan yang baik untuk kelangsungan perusahaan kecil misalnya memberikan
pinjaman dengan bunga yang rendah sebagai modal, membangun infrastruktur yang
baik sehingga mengurangi biaya transportasi perusahaan. Selain peran
pemerintah, hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja juga sangat
penting. Harmoni yang dibangun dengan saling menghargai merupakan dasar
hubungan yang harmonis. Namun demikian ternyata iklim hubungan industrial di
Indonesiamasih dibayangi oleh konfrontasi antara pengusaha dan pekerja.
Peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian. Oleh
karena itu pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi
melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu
dengan menggenjot investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman
modal dalam negeri serta penimgkatan volume perdagangan luar negeri melalui
ekspor guna menambah cadangan devisa. pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan
terjadinya peningkatan pada harga umum atau menyebabkan terjadinya
inflasi.Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah yang
dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Apabila pemerintah memandang bahwa tujuan
pembangunan ekonomi tidak seperti yang diharapkan, misal adanya pengangguran yang
cukup tinggi, inflasi atau defisit dalam neraca pembayaran, maka perlu adanya
tindakan stabilisasi untuk menghilangkan dan mengurangi pengangguran, menekan
inflasi dan defisit neraca pembayaran.
Sektor pemerintah selama ini masih dianggap sebagai leading sektor yang
mampu memberi dorongan kuat terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Peranan
pemerintah dalam perekonomian tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.Selain sektor riil yang telah disebutkan diatas, masih ada
sektor lain yang juga ikut berperan dalam perekonomian, yaitu sektor moneter.
Sektor moneter ini menyangkut perilaku pasar uang yang akan berkaitan dengan
sumber dana yang dibutuhkan secara riil. Sektor moneter ini menyangkut perilaku
masyarakat dalam menawarkan uang. Perilaku masyarakat dalam meminta uang
tergantung pada motif orang yang memegang uang. Sedang perilaku pemerintah
dalam menawarkan uang tergantung pada kondisi perekonomian secara umum dan
sesuai dengan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah.
pasar 10 Peraturan
Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002, tentang Perpasaran Swasta. Di
dalam undang-undang daerah tersebut, ditentukan mengenai jarak sarana atau
tempat usaha seperti berikut ini :
1.
Usaha perpasaran swasta yang memiliki luas lantai 100
m2 s.d. 200 m2 harus berjarak radius 0,5 km dari pasar
lingkungan dan terletak di sisi jalan lingkungan /kolektor /arteri.
2.
Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya antara 200
m2 s.d. 1.000 m2 harus berada di jarak radius 1 km dari
pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan kolektor /arteri.
3.
Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya diantara
1.000 m2 s.d 2.000 m2 harus berjarak radius 1,5 km dari
pasar lingkungann dan terletak di sisi jalan kolektor /arteri.
4.
Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya
diantara 2.000 m2 s.d 4.000 m2 harus berjarak radius 2 km
dari pasar lingkungann dan terletak di sisi jalan kolektor /arteri.
5.
Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas
4.000 m2 harus berjarak radius 2,5 km dari pasar lingkungann dan
terletak di sisi jalan kolektor /arteri.
Kebijakan-kebijakan pemerintah
terhadap factor-faktor bisnis
1) Pengaruh factor politik terhadap
dunia bisnis
Dalam berbisnis sangatlah penting
mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini
patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan
politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan
perekonomian negara tersebut.
Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional.
Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional.
Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait
erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap
yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu
negara, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau
perilaku bisnis. terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan
pemerintah dalam bidang perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal
dan politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara
penuh dengan dukungan pemerintahan yang bersih. Ada pula politik yang cenderung
mengarahkan agar pemerintah terlibat/ ikut campur tangan dalam bidang ekonomi
bisnis. Indonesia lebih mengacu pada pola terakhir, yakni pemerintah terlibat
atau turut campur tangan dalam bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang perekonomian
dan bisnis.
2) Peluang
mengatasai dampak negatif pengaruh politik terhadap bisnis Dalam
suasana sekarang yang penuh ketidakpastian politik dan ekonomi, ada semacam
peluang untuk mengatasi hubungan antara pemerintah dan bisnis melalui pembagian
kekuasaan, strategi pembangunan menurut sektor-sektor yang sebaiknya diurus
para pengusaha swasta atau negara, dan seterusnya. Selain itu, diperlukan juga
semacam ideologi dan program tentang peranan bisnis, harapannya, dan tanggung
jawabnya pada masyarakat, tentang hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan
penegakkan etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan dan sejenisnya. Hal ini
tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Berbagai masalah yang sedang melilit
negeri ini seperti stabilitas politik, kesulitan ekonomi, peninggalan masa lalu
terhadap buruknya praktik bisnis, serta ketegangan dalam hubungan antara pemerintah
dan perusahaan swasta sangat mempengaruhi proses tersebut. Memperbaiki
pandangan umum terhadap dunia usaha sangat penting sekaligus sangat sukar, dan
menghilangkan kecurigaan rakyat terhadap kalangan bisnis membutuhkan waktu. Tetapi semua
harus dilakukan secara terencana dan terorganisir. Sebuah harapan terwujudnya
trias etika: etika pemerintahan, etika profesi, dan etika bisnis. ICW mengambil
posisi untuk bersama-sama rakyat membangun gerakan sosial memberantas korupsi
dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah dan
bisnis
Kebijakan pemerintah dalam
bidang ekonomi ada 2 bagian yaitu,1,Kebijakan fiscal yang merupakan
kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran Negara dengan tujuan untuk
mempertahankan kestabilan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.Kebijakan
fiscal menyangkut 2 aspek yaitu,aspek kuantitatif
(pajak,pembayaran,subsidi)dan kualitatif(dana yang harus dikumpulkan atau
ditarik dana yang harus dibelanjakan).2,Kebijakan moneter yang merupakan segala
kebijakan pemerintaha dibidang keuangan yang bertujuan untuk menjaga
kestabilan harga dan nilai mata uang.hal ini bertujuan untuk menjaga
kesajahteraan masyarakat.
1. Hubungan bisnis dan Pemerintah
Bagaimana hubungan bisnis dan pemerintah?mengerti otoritas pemerintah dan
hubungannya dengan perusahaan merupakan hal yang esensial bagi para manajer
dalam mengembangkan strategi serta dalam mencapai tujuan organisasi.Hubungan
antara bisnis dan pemerintah bersifat dinamis dan komplek.Pemerintah
Bekerjasama dengan Bisnis biasanya Pemerintah menjaring bekerja sama dengan
perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling
menguntungkan. Dasar dari kerjasama ini terletak pada inti nilai-nilai
sosial bangsa dan adat istiadat. bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah
keluarga mengarahkan dua kekuatan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi
masyarakat dan perusahaan.Di Eropa, hubungan antara pemerintah dan perusahaan
sering kali menjadi hubungan yang kooperatif. Budaya orang eropa meliputi
semangat kerja sama dan saling membantu. Serikat kerja, sebagai contoh,
sering dilibatkan pada dewan administarsi bersama dengan para manager untuk
mengarahkan organisasi menghasilkan tujuan bersama melalui strategi yang
interaktif.Dalam dihadapkan dengan migrasi industri farmasi eropa ke
Amerika, komisi eropa (EC), sebuah badan dari serikat eropa, menyetujui
usulan harga yang lebih fleksibel. Banyak negara eropa yang sebelumnya melarang
penjualan obat-obatan sampai dengan pemerintah menetapkan harga, seringkali
harganya lebih rendah daripada harga yang terdapat di Amerika.
Usulan EC membolehkan perusahaan untuk memasarkan produk mereka
(obat-obatan) pada harga yang mereka tetapkan.
2. Pemerintah dengan Bisnis
Dalam kondisi tujuan
pemerintah dan tujuan bisnis yang tidak lagi sejalan, akan mengakibatkan
pertentangan. Setelah terjadi skandal Enron, sebagai salah satu bentuk
kegagalan dari industry pengauditan, badan pengawas pasar modal dan sekuritas
Amerika (SEC) menerbitkan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2003. Aturan ini
membatasi kemampuan kantor akuntan publik untuk menawarkan jasa konsultasi dan
pengauditan kepada kliennya.Pemerintah mungkin bertentangan terhadap bisnis
dalam eksternalitas negatif muncul. Eksternalitas negatif, atau efek berlebih,
disebabkan dalam manufaktur atau pendistribusian produk meningkatkan
biaya-biaya tidak terencana atau tidak diinginkan (ekonomis, fisik atau
psikologi) yang ditanggung oleh konsumen, pesaing, komunitas dekat, atau satakeholder
bisnis lainnya. Untuk mengendalikan biaya-biaya tersebut, pemerintah bertindak
mengatur tindakan bisnis.Hubungan pemerintah dan bisnis dapat mencangkup dari
salah satu kerja sama sampai dengan salah satu konflik, dengan berbagai tahap
diantaranya. Akan tetapi, hubungan ini dapat berubah secara drastis.
Hubungan kooperatif pada
satu isu tidak menjamin adanya kerjasama pada isu lainnya. Hubungan
pemerintah-bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan secara hati-hati oleh
para manajer untuk diarahkan menjadi kekuatan yang dapat mendorong hubungan
positif bisnis dan pemerintah.Isu-Isu Legitimasi Dalam berhubungan dengan
ekonomi global, bisnis dapat menghadapi pemerintah yang mempunyai kekuasaan
atau hak berkuasa. Para pemimpin politik dapat secara ilegal membuat
undang-undang atau kekuatan legislatif, yang dapat menjadi kekuatan ekonomi
atas bisnis. Pemilihan dapat dilakukan dengan curang, atau kekuatan militer
yang digunakan sebagai alat kendali pemerintahan.Para manajer bisnis mungkin
dihadapkan dalam kondisi untuk melakukan bisnis di suatu negara yang dipimpin
oleh kekuasaan yang tidak sah. Kadangkala, mereka memilih untuk menjadi
aktif secara politik, atau menolak untuk melakukan bisnis di negara tersebut
sampai dengan pemerintahan yang sah dibentuk.Kemampuan pemimpin pemerintahan
dapat dipengaruhi oleh tindakan bisnis. Bisnis dapat melakukan pemboikotan
hubungan ekonomi dengan sebuah negara atau memutuskan untuk menarik operasinya
dari negara itu, sebagimana banyak dilakukan perusahaan Amerika di Afrika
Selatan untuk memprotes apertheid tahun 1970. Beberapa bisnis diperintahkan
oleh negara mereka untuk tidak melakukan bisnis dengan negara lain karena
perang atau dalam protes karena pemerintahan yang tidak sah.
3. Peran kebijakan public Pemerintah
Pemerintah melaksanakan peran
vital dan penting dalam masyarakat modern. Masyarakat tidak dapat berfungsi
secara baik tanpa aktivitas pemerintah. Masyarakat melihat pemerintah dalam
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang penting. Hal-hal yang penting
diantaranya mengenai keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh keamanan
dalam negeri, polisi, dan departemen kebakaran. Pemerintah juga diharapkan
memberikan keamanan ekonomi, layanan sosial, dan hal-hal yag berkaitan dengan
masalah sosial yang membutuhkan tindakan kolektif, atau kebijakan
publik.Kebijakan publik merupakan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh
pejabat pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan umum yang mempengaruhi segmen
substansial warga negara. Senator Amerika Patrick Moynihan berkata, “kebijakan
publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan”
secara umum ide ini masih konsisten. Kebijakan publik, adalah ketetapan dasar
tujuan, rencana, dan tindakan yang diikuti oleh pemerintahan negara dalam mencapai
tujuannya.
Pemerintah biasanya
tidak memilih melakukan tindakan kecuali segmen substansial publik terpengaruh
dan beberapa tujuan publik akan tercapai. Ini adalah esensi konsep pemerintahan
yang bertindak atas kepentingan publik.Kekuatan dasar untuk membuat kebijakan
publik berasal dari sistem politik negara.Dalam masyarakat demokratis, warga
negara memilih para pimpinan politik yang dapat menunjuk pihak lain untuk
mengisi fungsi-fungsi publik (seperti pasokan air, perlindungan kebakaran) dan
layanan nasional seperti pendidikan masyarakat atau keamanan nasional. Negara
demokrasi khususnya menguraikan kekuasaan pemerintahan dalam konstitusi
negara.Sumber lain kekuasaan adalah hukum adat, atau keputusan pengadilan masa
lalu. Dalam masyarkat tidak demokratis, kekuasaan pemerintahan dapat berasal
dari sitem kerajaan (seperti Arab Saudi), kediktatoran militer (seperti Irak
sebelum jatuhnya Saddam Husein), atau kekuasaan agama ( seperti Mullah di
Iran). Sumber-sumber kekuasaan ini dapat berinteraksi, menciptakan kekuasaan
campuran antara warga sipil dan militer. Negara-negara demokrasi juga
menghadapi tekanan dari wilayah yang ingin menjadi negara merdeka melaksanakan
kekuasaan negara berdaulat, seperti yang terjadi dengan Kanada dan Quebec.
a) Elemen Kebijakan Publik
Tindakan pemerintah di negara manapun dapat dipahami dalam beberapa dasar
kebijakan publik. Hal ini meliputi input, tujuan, alat, dan pengaruh.Input
kebijakan publik adalah tekanan eksternal yang membentuk keputusan kebijakan
pemerintah dan strategi untuk menghadapi masalah yang ada. Perhatian ekonomi
dan politik luar negeri, tekanan politik dalam negeri, teknis informasi, dan
perhatian media semua memainkan peran dalam pembentukan keputusan politik
nasional. Sebagai contoh, banyak negara dan pemerintah daerah diminta untuk
melarang atau mengatur penggunaan cell phone oleh pengemudi. Badan
pemerintah–pembuat undang-undang, dewan kota, agen pemerintahan- perlu untuk
mempertimbangkan semua input yang relevan di dalam memutuskan apakah mengambil
atau tidak mengambil sebuah tindakan dan jika mengambil, jenis tindakan apa
yang akan diambil.Tujuan kebijakan publik dapat di perluas (misalnya full
employment) dan high-minded (kesempatan yang sama untuk semua). Nilai-nilai
bangsa seperti kebebasan, demokrasi, dan kesempatan yang adil bagi semua warga
negara untuk berbagi dalam kemakmuran ekonomi, telah mengantarkan kepada
pengambilan hukum hak asasi warga sipil, dan progam pendukung ekonomi untuk
warga sipil yang dalam kesusahan. Tujuan sempit yang melayani kepentingan
tertentu akan terlihat jelas dalam negara memutuskan bagaimana aturan
perpajakan akan mangalokasikan beban pajak diantara berbagai kepentingan dan
kelompok penghasilan, atau dalam sumber daya publik seperti hak eksplorasi
minyak atau hak penebangan kayu, diberikan kepada satu kelompok atau kelompok
lain. Apakah tujuan tersebut luas atau sempit, untuk keuntungan beberapa orang
atau semua orang, pemerintah akan bertanya “apakah tujuan publik yang terlayani
karena tindakan ini?” Keputusan kebijakan akan bergantung, sebagian, pada
apakah keuntungan aturan lebih besar atau lebih kecil dari pengorbananya.
Pemerintah menggunakan alat
kebijakan publik yang bebeda untuk mencapai tujuan kebijakan. Alat dari
kebijakan publik meliputi kombinasi insentif dan hukuman yang digunakan oleh
pihak pemerintah untuk mendorong masyarakat, bisnis, untuk bertindak dalam
mencapai tujuan kebijakan. Kekuatan peraturan pemerintah dimaksudkan untuk
mencapai tujuan publik.Pengaruh kebijakan publik merupakan outcome yang muncul
dari peraturan pemerintah. Karena kebijakan publik mempengaruhi banyak orang,
organisasi, dan pihak lain yang berkepentingan, kebijakan publik tersebut akan
menyenangkan sebagian orang dan tidak menyenangkan sebagian yang lain.
Peraturan dapat menyebabkan bisnis untuk memperbaiki cara pengolahan benda
beracun, sehingga mengurangi resiko berbahaya bagi karyawan. Meskipun tujuan
lain mungkin dimaksudkan sebagai pengaruh yang tidak diharapkan dalam
kesesuaian peraturan tersebut. Sebagai contoh, dalam resiko kesehatan terhadap
wanita hamil dikaitkan dengan pengungkapan yang mengarah di tempat kerja,
beberapa perusahaan menghilangkan wanita tersebut dari pekerjaan.
b) Jenis Kebijakan Publik
Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yaiti kebijakan Ekonomi.
Kebijakan ekonomi Satu hal yang penting dari kebijakan publik berkaitan langsung dengan ekonomi. Kebijakan fiskal mengacu pada pola perpajakan dan pengeluaran yang dimaksudkan untuk menstimulasi atau mendukung ekonomi. Pemerintah mengeluarkan uang pada banyak aktifitas yang berbeda. Pemerintah daerah mempekerjakan guru, pengumpul sampah, polisi, dan pemadam kebakaran. Pemerintah provinsi mengeluarkan banyak uang untuk jalan, layanan sosial, dan lahan parkir. Pemerintah pusat mengeluarkan uang untuk pertahanan militer, hubungan internasional, dan ratusan proyek pekerjaan publik.Sebaliknya, istilah kebijakan moneter mengacu pada kebijakan yang berpengaruh terhadap penawaran, permintaan, dan nilai mata uang suatu negara yang berpengaruh terhadap bisnis dan masyarakat.Hal tersebut berdampak pada daya beli uang, stabilitas dan nilai tabungan, kepercayaan masyarakat serta investor mengenai masa depan suatu bangsa.
Kebijakan ekonomi Satu hal yang penting dari kebijakan publik berkaitan langsung dengan ekonomi. Kebijakan fiskal mengacu pada pola perpajakan dan pengeluaran yang dimaksudkan untuk menstimulasi atau mendukung ekonomi. Pemerintah mengeluarkan uang pada banyak aktifitas yang berbeda. Pemerintah daerah mempekerjakan guru, pengumpul sampah, polisi, dan pemadam kebakaran. Pemerintah provinsi mengeluarkan banyak uang untuk jalan, layanan sosial, dan lahan parkir. Pemerintah pusat mengeluarkan uang untuk pertahanan militer, hubungan internasional, dan ratusan proyek pekerjaan publik.Sebaliknya, istilah kebijakan moneter mengacu pada kebijakan yang berpengaruh terhadap penawaran, permintaan, dan nilai mata uang suatu negara yang berpengaruh terhadap bisnis dan masyarakat.Hal tersebut berdampak pada daya beli uang, stabilitas dan nilai tabungan, kepercayaan masyarakat serta investor mengenai masa depan suatu bangsa.
c) Relugasi Pemerintah terhadap Bisnis
Regulasi adalah cara utama
mendapatkan kebijakan publik. Karena pemerintah beroperasi pada banyak
tingkatan (pusat, povinsi, kabupaten), bisnis modern menghadapi sejumlah
regulasi yang komplek. Masyarakat mengandalkan pemerintah untuk menetapkan
aturan tingkah laku atau regulasi untuk masyarakat dan organisasi.
Regulasi Ekonomi
Regulasi ekonomi bertujuan
untuk memodifikasi operasi normal pasar bebas dan kekuatan penawaran dan
permintaan. Regulasi ekonomi meliputi regulasi yang mengendalikan harga atau
gaji, alokasi sumber daya publik, penetapan area layanan, penetapan banyaknya
peserta, dan penjatahan sumber daya. Keputusan komisi komunikasi pemerintahan
(FCC) berkenaan dengan bagaimana untuk mengalokasikan porsi spektrum
elektromagnetik. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:Perusahaan telepon lokal
diperbolehkan menawarkan layanan jarak jauh, tetapi hanya jika mereka membuka
jaringannya kepada penyedia layanan lainnya. Tujuan dari regulasi FCC ini
adalah untuk mendorong adanya kompetisi terbuka untuk layanan jarak jauh,
memberikan konsumen lebih banyak pilihan dan harga yang lebih rendah.
Komisi Regulasi Energi Pemrintah, di beberapa situasi,Ø mengendalikan harga listrik. Sebagai contoh, badan ini menutup (menetapkan
batas atas) harga jual keseluruhan di California, setelah harga membumbung
tinggi dan pengelapan terjadi.
Regulator baik di tingkat
povinsi maupun pusat menetapkan aturanØ yang ketat mengenai kapan dan
dimana kapal-kapal perikanan komersial dapat beroperasi, dan juga aturan
mengenai jenis ikan apa yang dapat ditangkap. Satu alasan untuk aturan tersebut
adalah untuk membagi sumber daya umum (ikan liar) diantara bisnis dengan cara
yang adil.Operasi tertentu atau fungsi bisnis telah dipilih untuk diperhatikan
secara khusus oleh regulator pemerintah. Badan pemerintahan menetapkan gaji
minimum, mengatur gaji lembur, menetapkan aturan bagi kampanye serikat kerja,
dan menengahi perselisihan pekerja dengan manajemen, termasuk, baru-baru ini,
pemogokan yang dilakukan oleh pilot dari perusahaan penerbangan, pegawai
penerbangan, guru sekolah, dan bahkan pemain baseball profesional.Kompetisi
adalah fungsi bisnis yang lain yang sangat dipengaruhi oleh regulasi. Hukum
antitrust berusaha untuk mencegah monopoli, mempertahankan harga yang
kompetitif, dan melindungi konsumen terhadap praktek-praktek yang tidak jujur.
Contoh pengaruh kebijakan ekonomi di dunia bisnis
Paket
Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jokowi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui enam
poin paket kebijakan ekonomi yang diajukan oleh beberapa menteri
dalam Kabinet Kerjanya.Jumlah tersebut bertambah setelah terahir pemerintah
telah memangkas paket kebijakannya menjadi empat poin saja.Menteri Koordinator
Bidang Ekonomi, Sofyan Djalil mengungkapkan, enam paket kebijakan tersebut
setelah disetujui oleh Jokowi. Paket kebijakan ekonomi itu akan diwujudkan
dalam Peraturan Pemerintah untuk selanjutnya langsung ditandatangani oleh
Presiden."Jadi setelah ini seminggu ke depan akan diproses PP nya. Untuk
kemudian akan berlaku setelah satu bulan ditandatangani.6 kebijakan tersebut
adalah:
1. Tax allowance, untuk
perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil dividen. Perusahaan
yang mampu ciptakan lapangan kerja dan perusahaan yang berorientasi dan
perusahaan yang investasi di research and development. Kemudian setelah itu
juga pemerintah berlakukan insentif PPn untuk industri galangan kapal.
2. Kebijakan tentang Bea masuk
anti dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara thd produk
impor yang unfair trade. Poin ini dalam rangka melindungi industri dalam
negeri.
3. Pemerintah memberikan bebas
visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintah putuskan bebas visa kepada
30 negara baru. Setelah Perpres jalan yang diperkirakan bulan depan, akan
menjadi 45 negara ke RI untuk turis tanpa visa.
4. Kewajiban penggunaan biofuel sampai 15 % dengan
tujuan mengurangi impor solar cukubesar.
5. Penerapan LC (Letter of
Credit) untuk produk SDA, seperti produk tambang, batubara, migas dan cpo.
Intinya dengan ini pemerintah ingin tidak ada distorsi.
Jadi jangan khawatir kontrak long term, karena LC
terus diputus kontraknya dan harga turun, itu tidak akan terjadi, kalau bisa
dibuktikan sebagai kontrak longterm maka akan diberikan pengecualian,"
papar Sofyan.
6. Restrukturisasi perusahaan reasuransi domestik.
Pemerintah sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN. Jadi dari 2
perusahaan, menjadi 1 perusahaan nasional.
REFERENSI :
http://rianacariella.blogspot.co.id/2015/10/pengaruh-kebijakan-pemerintah-terhadap.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar